Nagekeo 5 Tahun, Nagekeo Kabupaten PNS

Oleh Hans Obor

Sebagai salah satu anggota Forum Nagekeo Bersatu di jejaring sosial Facebook, saya puas dan bangga betapa anggota forum dengan penuh antusias berdiskusi tentang Nagekeo setelah menginjak usianya yang ke 5 pada 8 Desember 2011 lalu.


Begitu banyak topik muncul di wall ini dan deretan panjang silang pendapat pun langsung membuat wall penuh sesak. Wall ini juga melahirkan istilah-istilah baru, buah dari perang wacana, polemik dan pro kontra yang hebat.

Salah satu anggota forum mempopulerkan sebuah istilah "Skandal Akal Sehat", menuding lawannya telah merongrong akal sehat. Ada istilah yang sudah biasa tapi diulangkan seperti latah, mubazir, mercusuar, civil society, ekslusif dan inklusif. Deretan istilah ini datang dari kelompok yang memandang proyek pembangunan Bandara Surabaya II Mbay belum urgent.

Perang wacana bandara masih berlanjut, tapi dalam 3 hari terakhir ini anggota forum berdiskusi sambil merenung untuk Nagekeo setelah berusia 5 tahun.

Anggota forum dari kelompok birokrat (baca: PNS) banyak sharing atau berbagi tentang potret Nagekeo saat ini. Mereka bicara soal Dana Alokasi Umum (DAU) hingga bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Seperti ditulis Redaksi NTT Online (www.nttonlinenews.com) pada 29 April 2011, PAD Nagekeo pada 2010 sebesar Rp9,87 miliar, hanya 3.5% dari total pendapatan pada tahun lalu.

Pendapatan Nagekeo, juga seperti kabupaten lainnya di negeri ini, berasal dari dua sumber yakni PAD dan dana dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja nasional).

Total pendapatan Nagekeo tahun 2010 misalnya mencapai Rp281.94 miliar. Itu berarti porsi APBN dalam bentuk dana perimbangan - dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) - mencapai Rp268.53 miliar, atau 95,24% dari total pendapatan.

Selain PAD Rp9.87 miliar, Nagekeo juga membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp3,54 miliar atau 1,25% dari total pendapatan.

Ini realitas dimana Nagekeo setiap tahun hanya akan membuka dua telapak tangan lebar-lebar lalu mengulurkannya ke pemerintah pusat. Nagekeo tidak punya potensi alam yang hebat seperti beberapa daerah di Kalimantan yang menikmati pendapatan dari bagi hasil (profit sharing) dari sumber daya alam yang dimiliki seperti pertambangan.

Dari sisi pembelanjaan, Nagekeo ternyata mengalami defisit pada 2010, artinya porsi belanja lebih besar dari pendapatan. Nagekeo diketahui membelanjakan anggaran sebesar Rp323,405 miliar tahun lalu. Berarti defisit anggaran tercatat Rp41,46 miliar.

Rincian belanja 2010 sebagai berikut. Belanja tidak langsung sebesar Rp151,38 miliar, meliputi belanja pegawai sebesar Rp120,09 miliar (37,13%), belanja hibah sebesar Rp1,33 miliar (0,41%) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp6,25 miliar (1,93%).

Sementara belanja langsung mencapai Rp172,02 miliar, meliputi belanja pegawai sebesar Rp16,46 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp59,29 miliar dan belanja modal sebesar Rp96,27 miliar.

Bagi kita orang awam, mungkin membingungkan konsep akuntansi pemerintah yang mengelompokkan belanja langsung dan tidak langsung. Lebih mudah jika dibedakan antara belanja untuk birokrat dan belanja publik.

Sangat jelas, dari postur APBD Nagekeo terbukti hampir 90% belanja diperuntukkan bagi birokrat. Mengapa demikian besar? Tentu karena jumlah birokrat (PNS) yang sangat besar untuk ukuran Nagekeo.

Dalam konteks ini, tak salah jika Nagekeo dikatakan telah identik dengan Kabupaten PNS. Jadi program moratorium PNS yang dicanangkan pemerintah pusat adalah mutlak bagi Nagekeo. Bila perlu diperpanjang.

Tidak berimbangnya rasio jumlah PNS dengan jumlah pekerjaan berimplikasi pada menumpuknya SDM pada sebuah unit kerja pemerintahan. Ini diperparah lagi oleh pembagian tanggung jawab (job description) yang tidak jelas plus tidak ada penerapan key performance indicator (KPI) yang mengukur kualitas dari pekerjaan seorang PNS.

Saya tentu memberi hormat khusus bagi PNS di sektor pendidikan dan kesehatan yang bekerja full time.

Nah jika belanja publik demikian minim hanya sekitar 10% maka jangan banyak berharap pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik akan begitu kelihatan, pasti akan berjalan sangat slow. Padahal pembangunan sektor publik akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisakah pemimpin kita berani mengurangi porsi belanja birokrat untuk meningkatkan porsi belanja publik? Saya kira Nagekeo mendambakan pemimpin seperti ini. Toh di daerah lain itu terjadi dimana belanja birokrat dikurangi hingga 51% dari sebelumnya 85%.

Written by : Unknown ~ Berita Online Nagekeo

Anda sedang membaca sebuah artikel yang berjudul Nagekeo 5 Tahun, Nagekeo Kabupaten PNS,, Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk Anda . Anda boleh menyebar luaskannya atau Mengcopy Paste-nya jika Artikel Nagekeo 5 Tahun, Nagekeo Kabupaten PNS ini sangat bermanfaat bagi Blog dan teman-teman Anda, Namun jangan lupa untuk Meletakkan link Nagekeo 5 Tahun, Nagekeo Kabupaten PNS sebagai sumbernya.

Join Us On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for Visiting ! ::

Written by: Nagekeo Bersatu

NAGEKEO BERSATU, Updated at: 1:02 PM