Seperti diberitakan sebelumnya, aparat keamanan (kesatuan Brimob dari Ende-red) melakukan penangkapan terhadap 20 warga berikut penganiyaan yang mengakibatkan satu warga dirawat di RSUD Bajawa dengan kondisi tidak menyadarkan diri akibat pukulan di bagian kepala.
Konflik terjadi saat sebagian warga di kampung Aekutu, Desa Bela melakukan seremonial adat (tanam peo), simbol pengakuan terhadap eksistensi sebuah suku yang tidak muncul hampir 70 tahun lebih itu.
"Benar ini konflik dalam suku, katanya perebutan kepala suku. Saya tidak tahu pasti kasusnya, tapi prihatin karena ternyata ada surat larangan dari Bupati agar seremonial adat itu tidak dilaksanakan mengingat akan memicu konflik antar warga yang bertikai," ujar salah satu sumber saat dihubungi Redaksi Nagekeo Pos siang tadi.
Nagekeo Pos berhasil menelpon salah satu narasumber dari pihak warga yang melakukan seremonial adat dimaksud. Narasumber ini membenarkan perihal penangkapan 20 warga oleh personil Brimob juga mengakui telah melaksanakan seremonial adat di kampung Aekutu Sabtu pekan lalu.
Sayang terkait surat larangan oleh Bupati, Nagekeo Pos tidak sempat menanyakan kepada narasumber tadi karena jaringan komunikasi putus (terganggu).
Nagekeo Pos telah menghubungi Kepala Desa Bela, Mikel Ngege, via telpon seluler untuk mengonfirmasi surat larangan dari Bupati tapi belum berhasil karena handphone Mikel Ngege sedang dalam posisi off (mati).
"Bagi saya, kejadian (konflik) ini bukti kepemimpinan Bupati kita tidak berwibawa karena surat perintahnya tidak dituruti," ujar Frans, pengamat politik dan budaya lokal yang tinggal di Kupang.
Frans mengikuti secara intens perkembangan konflik di Aekutu dan mengumpulkan banyak informasi dari keluarganya di Desa Bela.
Frans juga prihatin terhadap penganiayaan warga oleh aparat Brimob.
Warga yang ditangkap dan dianiaya aparat itu, kata Frans, adalah warga yang mendukung surat larangan Bupati agar pebha (seremoni adat) tidak dilakukan.
"Mestinya aparat mencegah warga yang melakukan kegiatan pebha karena itu melawan surat larangan Bupati. Ini bisa berarti aparat juga turut melawan kehendak Bupati atau bisa dikatakan membangkang terhadap kebijakan Bupati," urai Frans.
Frans berharap Bupati menanggapi serius konflik di Aekutu, karena kasus di wilayah tapal batas ini bisa menimbulkan implikasi politik ke depan.
Satu hal yang tidak bisa dihindari, tambahnya, kampung Aekutu telah muncul dualisme eksistensi kepemimpinan kepala suku yakni kepala suku yang lama dan kepala suku yang baru yang notabene dipengaruhi oleh adat istiadat orang Ngada.
Sumber yang lain juga menjelaskan bahwa Polres Ngada mengerahkan sekitar 100 personil kesatuannya pada hari Rabu dan Kamis pekan lalu untuk pengamanan jelang acara pebha di Aekutu.
Namun personil Polres Ngada kemudian menarik diri dan menugaskan kesatuan Brimob Ende, juga sekitar 100 personil, untuk pengamanan pada Jumad-Sabtu-Minggu.
Written by : Unknown ~ Berita Online Nagekeo
Anda sedang membaca sebuah artikel yang berjudul Tragedi Aekutu, Perintah Bupati 'Angin Lalu',, Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk Anda .
Anda boleh menyebar luaskannya atau Mengcopy Paste-nya jika Artikel Tragedi Aekutu, Perintah Bupati 'Angin Lalu' ini sangat bermanfaat bagi Blog dan teman-teman Anda, Namun jangan lupa untuk Meletakkan link Tragedi Aekutu, Perintah Bupati 'Angin Lalu' sebagai sumbernya.
Join Us On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for Visiting ! ::
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 10:11 PM
Post a Comment
Note :
1. Berikan komentar Anda yang sesuai dengan isi artikel
2. Berkomentarlah dengan bijak
3. Mohon untuk tidak melakukan SPAM
Semoga Jaringan kita terus terjalin dengan saling berbagi informasi
Regards,
Nagekeo Pos