GARA-GARA penutupan air selama enam bulan, ke sawah Irigasi Mbay, Mei-Oktober 2014, tanpa didahului perencanaan matang dan persiapan, Nagekeo kini didera bencana kelaparan. Penduduk dataran Mbay adalah warga yang paling menderita kelaparan itu.
Apa boleh buat, Mbay yang seharusnya lumbung padi Flores, kini justru menjadi wilayah paling rawan pangan. Harga beras di pasar Mbay sudah di atas Rp 10.000 per kg. Lebih mahal dibanding harga beras di Jakarta.
Bukan hanya sawah Mbay yang salah kelola. Bupati Nagekeo belum terlihat taringnya dalam banyak hal.
1) Yang cukup kasat mata adalah hancurnya (a) infrastruktur jalan di sawah Mbay, baik jalan di sepanjang saluran tersier maupun di saluran sekunder. Jalan logistik yang menghubungkan Penginanga-Marapokot lewat sawah terputus. (b) Tercecernya saluran sekunder, terutama saluran tersier. Banyak saluran tersier yang dibiarkan menjadi tempat kubangan kerbau.
Infrastruktur di persawahan mestinya menjadi perhatian utama pemda Nagekeo. Bupati harus bisa melobi Kementerian PU untuk menangani bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jika tidak ada respons, pemda harus membangunnya. Pemda (instansi terkait) tak bisa membiarkan masalah di depan mata terus berlangsung hingga kian menyengsarakan rakyat. Kalau pun jalan logistik adalah tanggung jawab PU, pemda mestinya segera mengambil alih.
2) Kasus sengketa tanah di Malawitu antara etnis Toto dan Labo. Sengketa ini makin tajam karena Pemerintah dianggap tidak netral. Sangat sulit kasus ini diselesaikan. Masyarakat yang bersengketa kini menunggu SK Bupati soal penyelesaian yang adil.
3) Tanah Kantor DPRD Nagekeo perlu segera dituntaskan. Flori Remi sudah menang di tingkat Mahkamah Agung (MA). Pihak Efraim Fao, tergugat I, meminta pinnjauan kembali (PK). Pemda Nagekeo, tergugat II, tidak jelas posisinya.
Terakhir, pemda Nagekeo meminta DPRD Nagekeo untuk menyetujui pembelian tanah DPRD dari pihak yang bersengketa. Permintaan ini dianggap tidak cerdas atau hanya akal-akalan. Karena jika tanah dibeli, dibeli dari siapa? Flori Remi atau Efraim Fao? Kalau dari Flori Remi, apakah Flori Remi setuju? Rasanya, sulit bagi Flori yang sudah jauh melangkah di jalur hukum untuk menempuh penyelesaian secara adat. Wajar jika DPRD menolak permintaan pemda yang dinilai mengada-ada itu.
Kalau mau menempuh pendekatan keluarga, kenapa Pemda tak meminta Efraim membatalkan PK? Kelihatan Pemda ikut mendukung PK untuk "buying time" agar tanah DPRD tidak segera dieksekusi oleh Kejaksaan. Nilai gedung DPRD ditaksir sekitar Rp 10 miliar.
4) Perumahan murah di Malasera, Danga. Tanah Malasera diserahkan masyarakat adat Dhawe kepada pemda Nagekeo. Selanjutnya, pemda menyerahkan tanah itu kepada developer. Masalah terjadi karena penyerahan tanah dari pemda ke developer, PT Prima Indomega. tidak melewati tender. Kedua, penyerahan aset Pemda itu mestinya didahului oleh proses appraisal atau penialain aset dan sertifikasi agar diketahui nilai aset dan mendapatkan legalitas. Kasus ini tengah diproses dan didalami Kejaksaan.
5) Pengelolaan sawah Mbay kiri belum jelas. Pembangunan infrastrukur belum selesai karena masalah sosial ekonomi belum beres. Masyarakat Mbay mengharapkan lahan baru itu dan memang itu hak mereka karena lahan di Mbay kanan sudah lebih banyak dikuasai pendatang.
Tempat gantungan hidup orang Mbay tinggal lahan di pintu kiri itu. Di tempat ini, mereka menggembalakan ternaknya. Kalau lahan itu juga diambil dari mereka, ke mana mereka mendapat lahan garapan? Apakah mau ditransmigrasikan ke Kalimantan? No way!
Tapi, pemda berencana memberikan sebagian lahan itu kepada bakal eks pemilik lahan untuk Bandara Mbay. Termasuk di dalam kelompok ini adalah anggota TNI yang kini menguasai lahan yang bakal menjadi Bandara Mbay.
6) Bandara Mbay. Jepang sudah memiliih lokasi ini karena sangat strategis dibandingkan Bandara Eltari Kupang sekalipun. Tapi, Pemda Nagekeo masih belum melihat eks bandara Jepang ini sebagai sesuatu yang penting yang harus diperjuangkan. Bayangkan Lembah Soa sudah ada bandara. Pulau Rote yang kecil sudah punya bandara dengan runway 1.600 meter. Mestinya Bandara Mbay sudah punya landasan pacu 3.000 meter.
Pemerintah wajib memberikan ganti rugi memadai kepada para pemilik sawah. Jika mereka diberikan ganti rugi tiga kali harga lahan saat ini, saya yakin, mereka bersedia pindah.
7) Telantarnya drainase kota. Yang paling mencolok adalah banjir yang melanda perkantoran pemda Nagekeo dan perumahan Danga-au. Pemda tidak boleh menutup mata terhadap banjir yang terus menerjang perkantoran kabupaten. Perlu solusi segera untuk mengalihkan banjir atau memindahkan bangunan ke loasi lain yang bebas banjir.
Banjir yang menghajar Danga-au makin menjadi-jadi. Tahun ini, banjirnya sudah sepinggang orang dewasa. Banjir ini dipicu oleh pembangunan di hulu (wilayah Malasera) dan kecilnya talangan yang menyeberangkan air dari Lowo Guru ke Sungai Aesesa. Pada masa lalu, Danga-au bawah sudah biasa terkena banjir Lowo Guru. Tapi, banjirnya tak pernah melewati lutut orang dewasa dan tidak deras. Kini, banjir sudah setinggi pinggang orang dewasa dan cukup deras.
Perlu ada solusi di hulu, di Malasera seperti waduk atau embung. Juga menghentikan pembangunan perumahan. Wilayah Malasera harus dihutankan. Sedang di hilir, saluran air yang menyeberangkan air dari Lowo Guru melewat saluran primer menuju Sungai Aesesa harus diperlebar.
Lebih dari itu, kota Mbay perlu dibangun berdasarkan perencanaan tata kota yang baik. Jangan asal bangun, apalagi dengan mark up untuk mencari keuntungan illegal.
8) Sengketa lahan di Roe antara etnis Lape dan Nataia kembali merebak. Pemda terkesan berpangku tangan. Jangan sampai, pemda baru turun tangan setelah jatuh korban.
9) Masalah penting yang menonjol adalah tiadanya prioritas pembangunan di Nagekeo. Apakah yang menjadi prioritas adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, atau? Di bidang pertanian, komoditas apa yang menjadi prioritas: beras atau jagung? Di bidang peternakan, apakah semua ternak dijadikan prioritas, atau cukup sapi dan babi?
10) Bupati Nagekeo harus mempertanyakan nasib Kapet Mbay?
11) Sengketa lahan sawah garam di Wae Mburung. Pusat mengharapkan sengketa ini segera diselesaikan karena garam Nagekeo adalah garam terbaik untuk industri.
Pemda terlihat tak punya visi dan program kerja yang jelas. Jika catatan ini tidak benar atau kurang benar, silakan menjawab di forum FB ini. Para PNS Nagekeo saya harap tidak asbun (asal bunyi), membela membabi buta sekadar untuk mencari muka. Jika ingin membela, berikan informasi yang benar. Kepentingan rakyat Nagekeo harus kita utamakan. Juga kepentingan bangsa ini. Karena 90% lebih APBD Nagekeo adalah dana dari pusat, dana milik seluruh rakyat Indonesia, Sabang sampai Marauke.
Terimakasih. Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Salam hormat untuk Pak Bupati dan rakyat Nagekeo.
Thomas Towary, Putra Nagekeo, tinggal di Jakarta.
Written by : Unknown ~ Berita Online Nagekeo
Anda sedang membaca sebuah artikel yang berjudul Nagekeo Makin Terpuruk, di Mana Pemda?,, Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk Anda .
Anda boleh menyebar luaskannya atau Mengcopy Paste-nya jika Artikel Nagekeo Makin Terpuruk, di Mana Pemda? ini sangat bermanfaat bagi Blog dan teman-teman Anda, Namun jangan lupa untuk Meletakkan link Nagekeo Makin Terpuruk, di Mana Pemda? sebagai sumbernya.
Join Us On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for Visiting ! ::
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 6:31 PM
Post a Comment
Note :
1. Berikan komentar Anda yang sesuai dengan isi artikel
2. Berkomentarlah dengan bijak
3. Mohon untuk tidak melakukan SPAM
Semoga Jaringan kita terus terjalin dengan saling berbagi informasi
Regards,
Nagekeo Pos