Timur memanfaatkan isu penolakan tambang mineral sebagai bahan kampanye. Itu akan dimanfaatkan pegiat lingkungan untuk mengikat siapa pun gubernur terpilih 2013-2018 agar menghentikan aktivitas tambang di sana.
”Kami sedang menyiapkan semacam kontrak politik untuk ditandatangani paracalon gubernur guna membebaskan NTT dari aktivitas tambang,” kata Pastor Yohanes Kristo Tara OFM, pegiat lingkungan di NTT, Sabtu (26/1), dihubungi dari Jakarta.
Langkah itu memanfaatkan isu penolakan tambang di NTT yang enam hingga tujuh tahun terakhir didengungkan gereja dan pegiat lingkungan. Desakan menolak tambang didasarkan karakteristik NTT sebagai daerah kepulauan (556 pulau) dan geografi/geologi rentan terdegradasi.
Selain itu, masyarakat juga sangat tergantung dari ketersediaan air
permukaan yang amat terbatas. Terlebih keuntungan eksploitasi tambang yang didominasi mangan itu hanya dirasakan segelintir orang. Masyarakat lingkartambang malah terdampak buruk, seperti kehilangan areal kebun dan perikanan.
”Isu yang kami dengungkan ini supaya pemerintah bijaksana memanfaatkan alam bagi generasi mendatang, tercipta keadilan lintas generasi,” katanya.
*Kawal isi*
Menurut Pastor Yohanes, isu yang dijadikan bahan kampanye—dalam bentuk dukungan pernyataan—oleh para calon gubernur ini harus dikawal. Kontrak politik memudahkan kontrol.
Isi kontrak, antara lain, komitmen memoratorium seluruh aktivitas tambang. Hampir semua aktivitas tambang (sekitar 300 kuasa pertambangan di 21 kabupaten) bermasalah dari prosedur perizinan. ”Kami juga mendesak gubernur terpilih meminta pusat mengaudit izin-izin pertambangan secara independen. Libatkan universitas, lembaga keagamaan, dan masyarakat lingkar tambang.”
Hasil audit bisa untuk memproses pejabat pemberi izin dan penanggung jawab tambang.
Secara terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT
Heribertus Naif pesimistis isu penolakan tambang oleh para calon gubernur
NTT (bertarung Maret 2013) akan direalisasikan. ”Sekadar cari simpati,”
tuturnya.
Wacana dan pernyataan penolakan tambang, menurut Heribertus, semestinya juga didasarkan kehendak politik menyelamatkan ekologi. Para calon gubernur diminta menunjukkan solusi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan warga.
Walhi NTT juga mendorong gubernur menciptakan suasana dan sistem yang bisa melibatkan partisipasi publik dalam menyusun tata ruang. ”Rakyat menjadi subyek dalam penyelamatan ekologi di NTT,” ucapnya. (ICH)
sumber: www.Kompas.com
Written by : Unknown ~ Berita Online Nagekeo
Anda sedang membaca sebuah artikel yang berjudul SUMBER DAYA ALAM Kontrak Politik untuk Ikat Janji Kampanye,, Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk Anda .
Anda boleh menyebar luaskannya atau Mengcopy Paste-nya jika Artikel SUMBER DAYA ALAM Kontrak Politik untuk Ikat Janji Kampanye ini sangat bermanfaat bagi Blog dan teman-teman Anda, Namun jangan lupa untuk Meletakkan link SUMBER DAYA ALAM Kontrak Politik untuk Ikat Janji Kampanye sebagai sumbernya.
Join Us On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for Visiting ! ::
Written by: Nagekeo Bersatu
NAGEKEO BERSATU, Updated at: 10:48 AM
Post a Comment
Note :
1. Berikan komentar Anda yang sesuai dengan isi artikel
2. Berkomentarlah dengan bijak
3. Mohon untuk tidak melakukan SPAM
Semoga Jaringan kita terus terjalin dengan saling berbagi informasi
Regards,
Nagekeo Pos