ENAM PERSOALAN KRUSIAL NTT

Yohanes Kristo Tara, OFM

JAKARTA(NAGEKEO POS)-Provinsi NTT kian hari, kian bertumbuh. Kendati demikian, pertumbuhan NTT tidak secepat daerah-daerah lain. Buktinya NTT merupakan salah satu provinsi termiskin. Pada tahun 2009 angka kemiskian NTT 23,31% dan Maret 2011 menjadi 20,48 %. Memang ada penurunan, tetapi secara real NTT tetap berada pada posisi 32 dari 33 provinsi termiskin. Dampaknya adalah index pembangunan manusia NTT berada di bawah rata-rata, pendidikan kita terburuk, kesehatan juga demikian, daya beli masyarakat rendah, tetapi biaya birokrasi semakin tinggi dan banyak uang rakyat yang jatuh ke kantong pejabat. NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka korupsi cukup tinggi.

Ada banyak alasan yang dapat dituturkan untuk kelambanan perkembangan NTT. Saya menyebutnya sebagai Enam Persoalan Krusial NTT.

Pertama, Tata Kelola Birokrasi. Pemerintah, baik Provinsi maupun Daerah kesannya kurang serius, kreatif dan inovatif bekerja untuk NTT. Kinerja aparat pemerintah amat rendah dalam mengurus kepentingan publik. Kualitasnya juga tidak cukup baik. Ini terjadi karena proses perekrutan aparat tidak objektif dan transparan, sarat kolusi dan tidak berkompetensi. Profesionalisme hampir tidak mendapat tempat dalam tata kelola birokrasi kita. Koordinasi horisontal dan vertikal, provinsi dan kabupaten dalam proses pembangunan hampir tidak terjadi. Ego kedaerahan amat tinggi baik di level birokrasi maupun rakyat. Masing-masing kabupaten berjuang sendiri tanpa mempertimbangan kesatuan kawasan. Managemen pembangunan kacau balau. Tata kelola birokrasi kita memang buruk. Padahal tata kelola demokrasi adalah penopang utama kesejahteraan rakyat.

Birokrasi memang tidak dirancang untuk korupsi. Tetapi karena lemahnya penerapam prinsip-prinsip dasar good governance: partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, maka NTT adalah satu provinsi dengan tingkat tata kelola anggaran yang tidak terpuji dan korup.

Dampaknya, pembangunan berjalan amat lamban dan tidak efektif. Akhirnya rakyat harus mencari sendiri jalan menuju kesejahteraan. Banyak dari antara mereka yang pergi dari kampung halamannya, menjadi TKI/TKW entah di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, NTT menempatkan diri sebagai salah satu daerah terbanyak penyuplai Tenaga Kerja Indonesia.

Kedua, Tata kelola anggaran. Ada ketimpangan yang amat besar dalam tata kelola anggaran di NTT. Hasil analisis anggaran atau kapasitas fiscal menunjuk hampir semua Kabupaten sangat tidak sehat dalam alokasi anggaran. Belanja rutin atau belanja birokrasi amat besar dibandingkan dengan belanja modal. Hampir 70% untuk belanja birokrasi dan 30% belanja modal dan pembangunan. Pemda sendiri kurang atau bahkan tidak kreatif dan inovatif mencari cara-cara alternatif peningkatan PAD. Pembangunan hanya diandalkan pada APBN. Pajak dan retribusi daerah tidak ditertibkan dan dikelola secara baik. Maka ketergantungan NTT pada dana perimbangan dari pusat (DAU-DAK) amat tinggi. Hampir 80-97% NTT hidup dari dana perimbangan pusat, sedangkan PAD hanya menyumbang 3%-18%.

Tata kelola anggaran NTT memang belum sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini Laporan Keuangan Pemda NTT hampir tidak ada yang berpredikat wajar, bahkan ada beberapa Pemda yang disclaimer. Amat ironis, Pemda tidak mampu mempertanggungjawabkan ke mana perginya uang rakyat. Managemen keuangan internal kacau balau. Tata kelola anggaran kita memang amat buruk.

Ketiga, Politik. Demokrasi kita disandra Rezim Korporatokrasi. Otonomi Daerah dengan sistem pemilihan langsung sesungguhnya telah menyandra hak-hak ekosob warga negara. Sistem model ini telah melahirkan rezim korporatokrasi, di mana kekuatan politik dan ekonomi bersatu mengontrol dan melawan rakyat. Politik jenis ini amat kental terjadi di NTT.

Bukan rahasia lagi, dalam penyelenggaraan pemilukada, para calon pemimpin menyerahkan mesin uang kepada para pengusaha dengan sejumlah kopensasi berupa penggadain proyek dan sumber daya alam. Akibatnya, pemerintah daerah dikontrol kekuatan ekonomi dan dipimpin oleh persengkokolan setan-setan yang memangsa rakyat dan sumber-sumber hidupnya. Ruang demokrasi menjadi ruang transaksional antara penguasa dan pengusaha.

Di lain pihak, rakyat kita amat pragmatis, oportunis dan tidak cerdas berdemokrasi. Rakyat menggadaikan martabat demokrasinya seharga 50.000-10.000 rupiah untuk 5 tahun ke depan. Sungguh, rakyat kita berdemokrasi tanpa visi yang jauh. Hasilnya, rakyat terkapar oleh simbiosis mutualisme korporasi dan partai politik/pemimpin. Para pejabat hidup dalam kemewahan dan rakyat semakin miskin. Pendidikan politik kita tidak jalan.

Keempat, Tata kelola Ekonomi. Sektor unggulan terabaikan. Ada kesan Pemda kerja serabutan, tanpa visi yang jelas dan tidak fokus. Pemetaan berbagai potensi ekonomi tidak didukung dengan kebijakan fiskal, SDM, dan sarana publik untuk menggenjot sektor unggulan menjadi leading sector pembangunan. Berbagai sektor unggulan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan konkrit rakyat seperti pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata tidak pernah diurus secara serius. Rakyat harus berjuang sendiri untuk membiaya hidup, pendidikan dan kesehatan. Pemerintahnya sibuk menghabiskan anggaran untuk belanja rutin dan operasional agar dapat masuk ke kantong pribadi.

Kelima, Lingkungan Hidup. Industri ekstraktif telah menghancurkan Keadilan Sosial Ekologis. Persoalan lain yang mendera NTT adalah hadirnya investasi yang berorientasi industri ekstrkatif yakni pertambangan. Jumlah 414 IUP untuk daerah kecil seperti NTT adalah sebuah bencana bukan berkat. Multi dampak negative menjadikan NTT sebagai daerah dengan keterancaman keberlanjutan hidup paling tinggi. Investasi sector ini ibarat monster bagi rakyat NTT yang memangsa sumber dan ruang hidup, menyulut konflik, baik vertikal maupun horizontal. Pertambangan juga ternyata tidak memberi dampak signifikan pada peningkatan PAD. Karena itu, tambang untuk kesejahateraan rakyat selalu merupakan mitos. Pengusaha dan segelintir orang yang untung, tetapi rakyat kebanyakan yang buntung.

Padahal mayoritas penduduk NTT adalah petani dan peternak. Sampai 30 tahun ke depan, sumber daya manusia NTT belum bisa bergeser ke sektor jasa. Maka sepanjang 30 tahun itu, pembangunan NTT masih berbasis lahan. Oleh karenya, sumber daya tanah (lahan) amat penting sebagai ruang produksi ekonomi untuk menghasilkan “uang”, yang didukung oleh ketersediaan air, hutan dan daya dukung lingkungan lainnya. Mengintrodusir industri pertambangan di NTT justru menghancurkan sumber-sumber hidup dan ruang produksi masyarakat. Tambang itu rakus lahan dan rakus air.

Keenam, kepemimpinan. NTT sedang mengalami krisis kepimpinan. Belakangan ini NTT absen dari kehadiran pemimpin yang baik. Pemimpin yang dimaksud adalah pribadi yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kapabilitas serta integritas di atas rata-rata. NTT memang menghasilkan banyak politisi, tapi minim pemimpin. Kalau toh terpilih jadi pemimpin, mereka ini lemah kapasitas dan integritas dan hampir tidak punya komitmen pada kepentingan rakyat.

Padahal sudah menjadi pengatahuan umum bahwa manusia dan alam NTT memiliki karakter yang khusus. Karena itu dibutuhkan juga seorang pemimpin yang berkarakter khusus. NTT butuh pemimpin yang memiliki cinta yang besar untuk alam dan rakyat NTT.

Demikianlah enam persoalan krusial NTT yang wajib diperhatikan secara serius, baik oleh pemerintah maupun rakyat. Kita mesti berjuang keras agar dapat keluar dari enam lilitan persoalan tersebut. Dan kuncinya ada di nomor enam, PEMIMPIN.

Written by : Unknown ~ Berita Online Nagekeo

Anda sedang membaca sebuah artikel yang berjudul ENAM PERSOALAN KRUSIAL NTT,, Semoga artikel tersebut bermanfaat untuk Anda . Anda boleh menyebar luaskannya atau Mengcopy Paste-nya jika Artikel ENAM PERSOALAN KRUSIAL NTT ini sangat bermanfaat bagi Blog dan teman-teman Anda, Namun jangan lupa untuk Meletakkan link ENAM PERSOALAN KRUSIAL NTT sebagai sumbernya.

Join Us On: Facebook | Twitter | Google Plus :: Thank you for Visiting ! ::

Written by: Nagekeo Bersatu

NAGEKEO BERSATU, Updated at: 10:30 AM