Oleh Hans Obor
"Hari gini masih ada orang yang bicara antipemekaran Kabupaten Nagekeo. Itu isu basi yang hanya dihembuskan lima tahun sekali jelang pilkada oleh elite yang hendak merebut posisi bupati."
Ini adalah pernyataan seorang PNS Kabupaten Nagekeo kepada penulis. Ia mengaku risih dengan isu antipemekaran saat rakyat Nagekeo harus secara jernih memilih pemimpinnya untuk lima tahun ke depan. Jelang pilkada Nagekeo, 8 Juli 2013, yang mesti dikedepankan tim sukses para kandidat adalah visi, misi, dan program.
Kalau isu lain yang diangkat, yang esensial adalah kapabilitas atau kemampuan dan integritas kandidat. Pada saat korupsi menjadi musuh bersama bangsa, isu terkait integritas calon yang mestinya menjadi perhatian ialah "kebersihan" kandidat. Calon orang nomor satu Nagekeo harus bersih dari indikasi korupsi dan bebas dari kasus hukum.
Antipemekaran bisa menjadi isu utama jika kandidat bupati saat ini menunjukkan sikap antipemekaran dan sedang gencar-gencarnya berjuang untuk menyatukan kembali Nagekeo dengan Ngada, kabupaten induknya. Kenyataan justru jauh dari hal itu. Dengan mencalonkan diri untuk memimpin Nagekeo, semua calon menunjukkan kecintaan terhadap Nagekeo. Mereka ingin memimpin Nagekeo dan membuat kabupaten baru yang diresmikan 22 Mei 2007 ini menjadi wilayah yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Dari penelusuran penulis, tak ada satu pun kandidat yang terlibat dalam kelompok antipemekaran Nagekeo. Isu antipemekaran yang dihembus kandidat dan tim suksesnya untuk menjegal calon lain adalah sebuah bad campaign atau kampanye hitam dan fitnah yang keji. Di masyarakat yang memegang nilai-nilai budaya dan agama yang ketat seperti Nagekeo, fitnah ini bisa menjadi bumerang.
Sejak 2008, dr Jonanes Don Bosco Do M.Kes dijelek-jelekkan dengan isu antipemekaran. Kini, isu itu muncul lagi. Dalam politik ada madzab --antara lain ajaran Machiavelli-- yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Fitnah pun digunakan untuk menghajar lawan politik agar tersingkir dari pertarungan.
Mereka menghembuskan isu bahwa Dokter Don --sapaan akrab dr Jonanes Don Bosco Do M.Kes-- sebagai figur yang ikut menandatangani naskah antipemekaran Nagekeo. Isu ini isapan jempol belaka. Dokter Don tidak pernah terlibat dalam diskusi antipemekaran, masuk kelompok antipemekaran, apalagi menandatangani naskah/dokumen antipemekaran Nagekeo.
Yang pada tahun 2003 mengkritisi pemekaran adalah sebuah forum di Jakarta yang dipimpin Dominggus Minggu, warga DKI asal Nagekeo. Ikut dalam forum itu, antara lain, Remy Puling, pegawai Kementerian Dalam Negeri, Alex Dungkal, redaktur Investor Daily, dan Primus Dorimulu, pemimpin redaksi Suara Pembaruan dan Investor Daily. Semua mereka yang terlibat dalam Forum Ngada Bersatu ini adalah warga Jakarta asal Nagekeo dan Ngada. Keberadaan Primus dalam forum yang mengkritisi pemekaran lalu dikaitkan dengan dr Don. Primus adalah adik kandung dr Don.
Pengaitan Primus dalam Forum Ngada Bersatu dengan sikap politik dr Don merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak adil. Sebagai orang Nagekeo di perantauan yang sehari-hari bekerja sebagai jurnalis, wajar jika Primus memiliki pandangan sendiri yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang ada di Flores.
Pandangan bahkan sikap politik yang berbeda adalah wajar. Sikap politik Megawati Soekarnoputri dan adiknya, Rachmawati Soekarnoputri, tidak sama. Keduanya tidak dalam satu partai yang sama. Para pendukung PDIP tidak pernah mengaitkan sikap politik adik-adik Megawati dengan ketua umumnya.
Sejarah mencatat, dr Don ikut menyambut tim dari Kementerian Dalam Negeri yang hendak meninjau Nagekeo saat memproses pemekaran. Ia didaulatkan rekan-rekannya untuk mengalung tamu Jakarta dengan selendang Mbay. Dia memang tidak termasuk tim kecil yang mempersiapkan pemekaran. Tapi, dengan aktivitasnya, ia mendukung penuh pemekaran Nagekeo.
Dalam era demokrasi yang mengedepankan transparansi, pihak yang mengetahui persis dan memiliki bukti otentik bahwa dr Don teribat antipemekaran silakan menunjukkan dokumennya. Tunjukkan kepada publik dengan bukti nyata bahwa calon ini terlibat berbagai kegiatan antipemekaran. Jika tidak bisa memberikan bukti, sebaiknya fitnah dihentikan untuk selanjutnya berkonsentrasi pada isu-isu beretika yang lebih mencerdaskan rakyat.
Tujuan Pemekaran
Setidaknya ada tujuh tujuan pemekaran wilayah pada umumnya. Pertama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kendala geografis dan terbatasnya infrastruktur transportasi, wilayah kabupatan yang terlalu luas harus dimekarkan agar roda birokrasi bisa lebih cepat bergerak dan masyarakat lebih mudah dilayani. Ngada sebelum pemekaran terdiri atas 12 kabupaten. Ini menjadi salah satu alasan utama pemekaran Nagekeo.
Kedua, alasan historis. Pemekaran suatu daerah terjadi karena faktor sejarah. Daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. Pada masa lalu, hingga awal kemerdakaan, Ngada terdiri atas tiga swapraja, yakni Bajawa, Riung, dan Nagekeo. Faktor ini bukan alasan utama pemekaran Nagekeo. Sebab, jika itu menjadi alasan, Riung pun harus dimekarkan menjadi kabupaten baru.
Ketiga, alasan kultural. Pemekaran daerah terjadi karena adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Alasan ini pun tidak cocok untuk Nagekeo karena umumnya budaya Ngada dan Nagekeo tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Ada perbedaan bahasa, yakni bahasa Bajawa, bahasa Nagekeo, dan Riung. Tapi, bahasa Mbay (Ghau --dalam bahasa daerah) lebih dekat dengan bahasa Riung. Kemudian bahasa setiap suku di Nagekeo juga tidak sama persis, melainkan ada perbedaan dialek dalam bahasa Mau, Nage, dan Toto.
Keempat, alasan ekonomi. Pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah. Ini merupakan alasan pemekaran Nagekeo di samping alasan nomor satu.
Kelima, alasan keadilan. Pemekaran daerah diharapkan mampu menciptakan keadilan dalam pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan. Ini juga menjadi alasan pemekaran Nagekeo yang dikritik para kritisi dari Jakarta.
Keenam, alasan alokasi anggaran pusat. Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). Ini alasan tersembunyi yang tidak dikatakan kepada publik namun wajar.
Ketujuh, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemekaran Nagekeo sebagai kabupaten yang terpisah dari Ngada dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Negekeo. Ini merupakan alasan paling utama.
Kritik Konstruktif
Dalam mencapai sebuah tujuan, pihak yang terlibat dalam proses untuk memperoleh persetujuan pemekaran dan yang mengambil jarak sebagai pengritik memiliki kontribusi yang sama. Mereka yang berupaya keras untuk mendapatkan persetujuan jelas memberikan kontribusi yang tidak bisa diragukan. Namun, mereka yang berperan sebagai pengritik juga berjasa dalam mempertajam aksi dan memurnikan motivasi.
Setelah keputusan dijatuhkan, Nagekeo dikukuhkan sebagai sebuah kabupaten baru, terpisah dari Ngada, tak ada lagi suara tidak setuju dari berbagai penjuru. Semua mendukung dengan catatan Nagekeo harus menjadi kabupaten baru yang sukses mewujudkan cita-cita pemekaran.
Upaya terus-menerus mempersoalkan pihak yang mengkritisi pemekaran adalah tindakan yang tidak demokratis dan egoistik. Isu antipemekaran lantas dengan mudah dibaca sebagai isu politis. Isu yang dengan sistematis dihembus untuk mendepak lawan politik dan mengangkat setinggi-tingginya diri sendiri atau kelompok elite tertentu sebagai pihak yang paling berjasa. Karena paling berjasa, maka hanya merekalah yang berhak menduduk jabatan puncak, terutama bupati.
Menjelang pilkada Nagekeo, isu antipemekaran dihembus kencang untuk menyatakan bahwa "Hanya kami orang yang paling berjasa memperjuangkan pembentukan kabupaten adalah pihak yang berhak menjadi bupati. Yang lain silakan minggir karena tidak berkeringat."
Mereka tidak boleh menganggap Nagekeo hanya sebagai milik pihak yang terlibat proses mendapatkan persetujuan pusat. Setelah lahirnya UU No 2 Tahun 2007 tentang Kabupaten Nagekeo dan tak ada perlawanan atau pun protes masif dari masyarakat pasca-UU itu, maka keberadaan Nagekeo merupakan kontribusi semua warga atau pun mereka yang memiliki hubungan dengan Nagekeo.
Ada sejumlah argumentasi utama mereka yang mengritik pemekaran Nagekeo. Pertama, pemekaran tidak boleh dipaksakan. Biarlah pemekaran berjalan alamiah. Kalau memang semua syarat dan tujuan pemekaran dipenuhi, silakan pemekaran dijalankan. Forum Ngada Bersatu mengritik upaya percepatan pembentukan Kabupaten Nagekeo.
Kedua, ketidakadilan pengisian jabatan publik tidak layak menajdi alasan pemekaran. Waktu itu, salah satu alasan yang terus-menerus dibeberkan kepada masyarakat adalah ketidakadilan elite pemerintah Ngada dalam pengisian jabatan publik di Ngada. Dihembuskan bahwa jabatan publik didominasi etnis Bajawa. Dalam berbagai pertemuan, sejumlah tokoh pemekaran menghembuskan isu yang menjelek-jelekkan karakter etnis tertentu. Pendirian kabupaten baru tidak boleh dilandasi kebencian terhadap etnis tertentu.
Para pengritik yang tergabung dalam Forum Ngada Bersatu kurang sepakat jika isu ini dikedepankan. Karena orang Nagekeo sudah pernah mendapat giliran menjadi bupati Ngada dan banyak pula yang menjadi kepala dinas. Jika isu ini yang diangkat, pada masa akan datang Nagekeo bisa dimekarkan lagi menjadi Nage, Keo, Mbay, dan Toto. Bila logika ini yang diperkuat, pemekaran tidak akan habis-habisnya.
Ketiga, pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk membentuk kabupaten baru. Karena itu, mobilisasi dana dari masyarakat untuk mendirikan kabupaten baru tidak boleh dilakukan. Kalau pun sudah telanjur memobilisasi, dana publik itu harus dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini, tak ada pertanggungjawaban apa pun terhadap dana itu. Publik tak pernah tahu berapa dana yang dikumpulkan dan digunakan untuk apa.
Ketika wacana pemekaran Kabupaten Nagekeo sudah menjadi RUU dan masuk ranah DPR RI, Forum Ngada Bersatu bubar. Pembentukan Kabupaten Nagekeo sudah menjadi kehendak rakyat. Sebagai pihak yang hanya bermaksud memberikan catatan kaki, anggota Forum Ngada Bersatu merasa perjuangan mereka sudah cukup.
Meluruskan Tujuan Pemekaran
Saat ini, menjelang lima tahun pemekaran Nagekeo dan pilkada untuk memilih pemimpin Nagekeo 2013-2018, pertanyaan utama yang layak diajukan adalah: apakah tujuan pemekaran sudah tercapai? Tujuan utama pemekaran adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, kondisi ekonomi yang lebih baik, dan pelayanan publik yang lebih cepat.
Nicolaus Edwaldus Dhanga Mude, PNS Nagekeo, dalam tesisnya tentang "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antarkecamatan di Ngada Sebelum dan Sesudah Pemekaran, 2003 – 2009," menampilkan data yang menarik disimak. Selama 2007-2009, produk domestik regional bruto (PDRB) Ngada naik 26,9% menjadi Rp 6.172. Sedang PDRB Nagekeo pada periode yang sama tumbuh 24,9%. PDRB Ngada naik 2% lebih cepat dari Nagekeo.
Tesis Nicolaus ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2 Program Magister Ekonomik Pembangunan Bidang Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Gajah Mada. Tanpa perlu studi yang lebih mendalam pun kita dengan kasat mata bisa melihat bahwa realitas yang dialami masyarakat masih jauh dari tujuan pembentukan kabupaten Nagekeo
Karena itu, semua kandidat bupati Nagekeo lima tahun akan datang mestinya berkonsentrasi penuh pada upaya mewujudkan Nagekeo yang lebih baik. Bukan menebar permusuhan dan terus-menerus mengunyah isu murahan tentang antipemakaran.
